BSU 2026 sebesar Rp 900.000 akan dibayarkan sekaligus kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember untuk alokasi Oktober, November, dan Desember.
Nominal bantuan berasal dari Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan. Jadwal penyaluran tersebut tidak berarti seluruh dana akan masuk ke rekening penerima secara serentak.
Pekerja perlu melihat mutasi rekening dan pengumuman dari lembaga resmi untuk mengetahui perkembangan pencairan. Pesan berantai atau unggahan media sosial tidak bisa dipakai sebagai bukti dana telah disalurkan.
Cara Mengenali Penyaluran Dana
Saldo rekening yang bertambah Rp 900.000 dapat menjadi tanda utama bantuan telah diterima melalui bank penyalur. Pengecekan tetap sebaiknya dilanjutkan ke riwayat transaksi untuk melihat detail dana masuk.
Mutasi rekening dapat menampilkan nominal, waktu transaksi, dan keterangan transfer. Langkah ini penting karena tidak semua transfer yang masuk berkaitan dengan bantuan subsidi upah.
Notifikasi dari aplikasi perbankan juga bisa memberi informasi awal saat dana diterima. Namun, notifikasi perlu dicocokkan lagi dengan mutasi rekening agar nominal serta keterangannya sesuai.
Status penyaluran nantinya dapat dipantau melalui bsu.kemnaker.go.id. Kemenaker akan mengumumkan mekanisme pemeriksaan penerima setelah fasilitas pengecekan tersedia.
Bagi penerima yang menggunakan jalur kantor pos, informasi pengambilan akan mengikuti pemberitahuan dari PT Pos Indonesia. Kode QR atau notifikasi pada aplikasi Pospay saja belum menjadi kepastian bahwa bantuan sudah dapat diambil.
Syarat yang Menentukan Penerima
Penerima harus warga negara Indonesia yang memiliki NIK. Pekerja juga wajib berstatus peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan kategori penerima upah hingga Agustus 2026.
Ketentuan upah menetapkan batas paling banyak Rp 3.500.000 setiap bulan. Pada wilayah dengan UMK lebih tinggi dari angka tersebut, batas penghasilan dapat mengikuti upah minimum kabupaten atau kota.
Nilai UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Daerah yang belum memiliki UMK menggunakan UMP sebagai acuan dengan aturan pembulatan yang sama.
Dasar penetapan upah berasal dari laporan terakhir pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap, bukan hanya penghasilan yang diterima saat ini.
- Penerima tidak boleh berstatus sebagai ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada periode sebelum penyaluran termasuk kelompok yang diprioritaskan.
Data Penerima Tidak Memerlukan Pendaftaran Mandiri
Data calon penerima diambil dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri. Rencana penyaluran bantuan melibatkan bank Himbara dan PT Pos Indonesia.
Aturan BSU tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, “BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp 900.000 dibayarkan sekaligus.”
Pekerja dapat memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi JMO dengan membuka menu informasi kepesertaan. Pemeriksaan status aktif ini berguna untuk memastikan data, tetapi bukan bukti bahwa pekerja telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Data diri atau data perusahaan yang tidak sesuai dapat dikonfirmasi kepada HRD atau pemberi kerja. Untuk kendala kepesertaan, pekerja dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor 175 atau datang ke kantor cabang terdekat.
Kemenaker menyediakan pusat layanan BSU pada nomor 1500 630. Pekerja sebaiknya tidak membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan dana.
