Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dana ini disiapkan di tengah bencana susulan yang kembali merusak sejumlah infrastruktur yang sempat diperbaiki.
Pemerintah menargetkan pekerjaan pemulihan di lapangan berjalan sejak Januari atau paling lambat Februari 2027. Fokusnya mencakup perbaikan layanan dasar, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi masyarakat di tiga provinsi tersebut.
Banjir dan Longsor Berulang
Sejak April hingga Oktober, sedikitnya 41 kejadian banjir dan tanah longsor kembali terjadi di wilayah terdampak. Bencana susulan itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.
Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah mendorong penyaluran dan pelaksanaan anggaran pemulihan secara lebih cepat. Infrastruktur yang kembali rusak berisiko menghambat pemulihan warga bila pengerjaan ditunda lebih lama.
Anggaran Berasal dari Dua Pos
Kebutuhan Rp42 triliun mencakup sekitar Rp33 triliun untuk tahun depan. Sisanya, sekitar Rp9 triliun, berasal dari anggaran 2026 yang belum disalurkan kepada kementerian dan lembaga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana yang belum direalisasikan itu akan diluncurkan pada tahun berikutnya. Ia menyampaikan kebutuhan pembiayaan tersebut kepada Presiden dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito.
Pekerjaan Disiapkan Lewat Lelang Dini
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga bisa mengajukan kebutuhan kepada Kementerian Keuangan. Persetujuan tersebut diperlukan untuk membuka proses lelang dini sebelum dana ditransfer.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi,” tegasnya.
Anggaran pemulihan akan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga pelaksana, terutama Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Dalam Negeri tidak menerima dana itu secara langsung.
Dana tersebut dipakai untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sekolah, rumah ibadah, serta pasar. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi UMKM di kawasan terdampak melalui program Pemulihan Bencana Sumatra.
Rencana Tiga Tahun
Rencana induk pemulihan bencana Sumatra mencatat 11.520 kegiatan sepanjang 2026-2028. Cakupannya meliputi jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah, pertanian, dan pertambakan.
Sebanyak 23 kementerian dan lembaga menjadi pelaksana utama dengan kebutuhan sekitar Rp100,16 triliun selama tiga tahun. Rinciannya Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, serta Rp28,28 triliun pada 2028.
Sepuluh kementerian dan lembaga pendukung juga membutuhkan sekitar Rp575,4 miliar. Dengan tambahan itu, total pembiayaan rencana induk mencapai sekitar Rp100,67 triliun.
Pada 2026, kebutuhan yang diajukan kementerian dan lembaga pusat mencapai sekitar Rp39,1 triliun. Pemerintah telah menyalurkan Rp29,9 triliun kepada 33 kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi.
Penyerapan Dana Daerah Tidak Merata
Pemerintah telah memberikan dukungan sekitar Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah. Dana itu terdiri dari Rp268 miliar Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp10,65 triliun, dan tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun.
Namun, realisasi tambahan TKD masih berbeda di setiap wilayah. Sumatra Barat mencatat realisasi tertinggi 54 persen, sementara ada daerah yang baru mencapai 5 persen.
Di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan mencatat realisasi tertinggi sebesar 60 persen. Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih berada pada realisasi nol persen.
Kabupaten Pidie di Aceh telah memakai 93 persen tambahan TKD, sedangkan Kabupaten Bireuen belum menggunakan anggaran tambahan tersebut. Tito meminta pemda memastikan dana yang tersedia dipakai untuk penanganan bencana, bukan kebutuhan lain.
“Gunakan untuk kepentingan bencana. Jangan hanya menunggu dari pemerintah pusat saja,” tegasnya. Perbedaan penyerapan ini menjadi perhatian karena kebutuhan pemulihan terus berjalan di tengah risiko banjir dan longsor susulan.
