ASN, prajurit TNI yang masih aktif, serta anggota Polri yang masih aktif tidak berhak menerima BSU 2026. Pengecualian ini menjadi ketentuan utama dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja atau buruh.
Setiap penerima yang memenuhi seluruh kriteria akan mendapatkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Bantuan disalurkan sekaligus melalui skema transfer tunai dengan total nilai Rp900.000.
Artinya, tidak semua pekerja dapat masuk daftar penerima bantuan. Pemerintah memakai status pekerjaan sebagai salah satu dasar penetapan calon penerima.
Tiga Kelompok yang Tidak Berhak
Ketentuan pengecualian penerima BSU mencakup kelompok profesi tertentu. Kelompok tersebut meliputi:
- ASN atau Aparatur Sipil Negara.
- Prajurit TNI aktif.
- Anggota Polri aktif.
Pekerja di luar tiga kelompok itu masih harus melewati sejumlah persyaratan. Salah satu syaratnya adalah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan bukti Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
Calon penerima wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026. Kepesertaan ini menjadi bagian dari data yang diperiksa dalam verifikasi bantuan.
Ketentuan Upah Berdasarkan Daerah
Batas upah penerima BSU pada dasarnya paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Nominal tersebut menghitung gaji pokok bersama tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, pekerja di daerah yang memiliki UMK di atas Rp3,5 juta mendapat penyesuaian. Batas maksimal upah mengikuti UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
UMP menjadi acuan untuk daerah yang belum mempunyai UMK. Aturan pembulatan nilai upah tetap berlaku dalam penggunaan acuan tersebut.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan atau PKH pada tahun anggaran berjalan. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari bantuan sosial terkonsentrasi pada penerima yang sama.
BSU diarahkan kepada pekerja yang sesuai sasaran agar dukungan anggaran berjalan lebih tepat. Program ini turut ditempatkan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat pekerja.
Dasar penyaluran BSU tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 serta dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pembatasan penerima diperlukan agar bantuan tersalurkan tepat. “Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers.
