Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat pemulihan Sumatra pascabencana. Permintaan itu muncul karena realisasi dana di sejumlah daerah masih rendah, padahal kebutuhan penanganan di lapangan terus berjalan.
Dukungan anggaran pemerintah untuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta kabupaten dan kota terdampak mencapai sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Terduga Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah Rp10,64 triliun, dan tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun.
Tambahan TKD dapat dipakai untuk kebutuhan penanganan bencana di daerah. Dana itu juga diarahkan untuk mendukung langkah mitigasi pada wilayah yang berpotensi mengalami bencana.
Tito mencatat serapan anggaran masih menunjukkan perbedaan besar antardaerah. Di Sumatera Barat, realisasi tertinggi mencapai 54 persen, sedangkan ada daerah yang baru menggunakan 5 persen dari dana yang diterima.
Menurut Tito, masih ada pemerintah daerah dengan realisasi di bawah 10 persen. Kepala daerah diminta tidak menunda pemanfaatan dana tambahan yang sudah disalurkan pemerintah pusat.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen,” ujarnya.
Fokus Perbaikan Fasilitas dan Hunian
Pemerintah menangani dampak bencana di 53 kabupaten dan kota pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cakupan pekerjaan tidak hanya berfokus pada jalan dan konektivitas, tetapi juga pendidikan, kesehatan, serta sarana ekonomi.
Fasilitas ibadah, pasar, dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah masuk dalam sektor yang dipulihkan. Pemerintah juga menangani sektor perikanan dan pertanian yang terdampak bencana.
Normalisasi sungai serta pembersihan lumpur dan kayu menjadi bagian dari pekerjaan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dibutuhkan karena hujan yang masih turun memicu banjir dan longsor susulan di beberapa tempat.
Pemerintah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Kebutuhan tempat tinggal ditangani bersama perbaikan fasilitas publik serta infrastruktur dasar lainnya.
Evaluasi Setahun Pascabencana
Arahan untuk mempercepat pemulihan dibahas dalam Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11). Rapat itu mengevaluasi perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatra selama satu tahun terakhir.
Pemerintah turut membahas kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Agenda rapat juga mencakup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 berikut kebutuhan anggarannya.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatra. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat,” kata Tito.
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan terus berjalan sampai 2028. Sejumlah daerah masih memerlukan penanganan lanjutan, terutama untuk memperbaiki sungai dan jalan agar bisa berfungsi secara permanen.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujarnya.
