BSU 2026 senilai Rp900.000 tidak otomatis cair untuk pekerja kelas menengah. Pemerintah masih memfinalisasi data penerima bantuan untuk penyaluran kuartal IV-2026.
Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja. Kepastian penerima baru muncul setelah data melewati tahapan validasi dan verifikasi.
Pemeriksaan Data Belum Selesai
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan data sebaran penerima pada kuartal IV-2026 masih diverifikasi. Proses finalisasi data berlangsung di Kementerian Keuangan.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kementerian Ketenagakerjaan akan memeriksa ulang daftar calon penerima setelah finalisasi selesai. Data dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan dimutakhirkan dan dibersihkan sebelum bantuan disalurkan.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan diterima pekerja yang memenuhi ketentuan. Status sebagai pekerja kelas menengah tidak menjadi dasar tunggal dalam penetapan penerima.
Syarat Kepesertaan dan Upah
Penerima bantuan wajib berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK. Mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Batas upah calon penerima adalah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan itu dapat menyesuaikan UMK bagi pekerja di daerah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Batas penghasilan di wilayah tersebut mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Bila suatu daerah tidak memiliki UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi dengan pembulatan serupa.
Pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Kelompok yang Tidak Menerima
ASN, anggota TNI aktif, serta anggota Polri aktif dikecualikan dari penerima bantuan. Pekerja dengan penghasilan sesuai batas juga tidak otomatis masuk daftar penerima bila tidak memenuhi ketentuan lain.
Pemerintah memberi prioritas kepada pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran bantuan. Aturan tersebut menjadi bagian dari mekanisme agar bantuan disalurkan sesuai sasaran.
Setiap pekerja yang lolos akan menerima Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Total Rp900.000 diberikan sekaligus sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Daftar penerima BSU 2026 akan ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dan kriteria regulasi. Karena itu, kepastian bagi pekerja kelas menengah baru bisa diketahui setelah seluruh proses data rampung.
