Najib Razak masih berada di penjara setelah rencana pemindahannya ke tahanan rumah dibatalkan pada Jumat (6/11). Kejaksaan Agung Malaysia atau AGC meminta penangguhan karena status hukum hukuman yang dijalaninya masih perlu diperjelas.
Penundaan itu langsung memicu respons keras dari Sultan Ibrahim Iskandar pada Jumat (7/11). Istana menegaskan bahwa pengampunan bersyarat yang diberikan kepada Najib tidak berhubungan dengan perkara-perkara lain yang masih dihadapinya.
Najib sempat keluar dari Penjara Kajang untuk pemeriksaan gigi sebelum rencana kembali ke kediamannya di Kuala Lumpur dijalankan. Namun, campur tangan AGC membuat mantan perdana menteri Malaysia itu harus kembali ke penjara.
Pengampunan bersyarat tersebut diberikan Sultan Ibrahim pada 18 September. Ketentuan itu memungkinkan Najib menjalani sisa hukuman kasus SRC International di tahanan rumah hingga 23 Agustus 2028.
Istana Minta Keputusan Dijalankan
Istana menyatakan keputusan pengampunan itu “jelas, tegas, dan tidak ambigu, serta tidak berkaitan dengan kasus-kasus Najib lainnya.” Pernyataan tersebut dikutip The Straits Times sehari setelah rencana pemindahan ditunda.
Menurut istana, seluruh syarat pengampunan telah dipenuhi sehingga tidak seharusnya muncul kebingungan berkepanjangan dalam pelaksanaannya. Istana juga menyebut perdebatan atas keputusan itu dapat dipandang sebagai tindakan menentang titah Yang di-Pertuan Agong.
Salah satu syarat pengampunan telah dipenuhi setelah UMNO membayar denda RM50 juta. Nilai denda itu disebut setara Rp223 miliar dalam laporan yang sama.
Dua Vonis dalam Perkara Berbeda
Najib dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah menggelapkan RM42 juta dari SRC International. SRC International merupakan anak perusahaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.
Dalam perkara SRC, Najib mula-mula dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta. Pengampunan kerajaan pada 2024 kemudian memangkas hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda RM50 juta.
Denda awal RM210 juta disebut senilai Rp935 miliar. Pengurangan hukuman itu kini menjadi pusat perdebatan karena beririsan dengan vonis lain yang telah dijatuhkan kepada Najib.
Pada Desember 2025, Najib mendapat hukuman terpisah selama 15 tahun penjara dalam perkara korupsi dan pencucian uang 1MDB. Pengadilan memerintahkan hukuman tersebut dijalankan setelah ia menuntaskan masa hukuman perkara SRC International.
Najib mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukumannya pada 14 Oktober. Situasi itu membuat AGC meminta pengadilan memastikan dampak hukum pembayaran denda RM50 juta terhadap sisa hukuman SRC.
AGC ingin mengetahui apakah pembayaran itu hanya memenuhi syarat agar sisa hukuman SRC dijalani di rumah. Kepastian tersebut penting untuk menentukan apakah hukuman 15 tahun dalam perkara 1MDB harus segera mulai dijalankan.
Jika hukuman SRC dianggap masih berlaku, Najib dapat menjalani sisa tahanan di rumah sampai Agustus 2028. Jika hukuman SRC dinilai telah berakhir secara hukum, ia berpotensi langsung menjalani hukuman perkara 1MDB di penjara.
Koalisi Anwar Menghadapi Perbedaan Sikap
AGC menegaskan tidak menolak keputusan Sultan Ibrahim dan hanya meminta kejelasan pengadilan. Posisi itu berbeda dengan UMNO yang mendesak pengampunan segera dilaksanakan sesuai keputusan istana.
Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki menyatakan dekrit raja dapat mengindikasikan tindakan pembangkangan terhadap kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh mengatakan sayap pemuda partainya akan membuat laporan polisi terkait penundaan pemindahan Najib.
DAP mengambil sikap berbeda dalam isu tahanan rumah bagi Najib. Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Menteri Transportasi bila Najib kembali menjalani tahanan rumah.
Anwar menyatakan tidak setuju dengan keputusan UMNO membayar denda Najib, meski mengakui partai itu memiliki hak untuk melakukannya. Perbedaan ini membuat pemerintahannya menghadapi tuntutan yang berlawanan dari mitra koalisi, istana, dan lembaga penegak hukum.
