Najib Razak masih berada di penjara meski seluruh syarat pengampunan bersyarat disebut telah dipenuhi. Penundaan pemindahan ke tahanan rumah menempatkan pemerintahan Anwar Ibrahim di tengah tekanan dari istana, UMNO, dan AGC.
Sultan Ibrahim Iskandar menegaskan keputusan pengampunan untuk Najib tidak boleh dipertanyakan. Peringatan itu disampaikan ketika status pelaksanaan tahanan rumah masih menunggu kepastian hukum.
Posisi AGC dalam Penundaan
Kantor Kejaksaan Agung Malaysia atau AGC menghentikan proses pemindahan pada Jumat (6/11). AGC meminta pengaturan tahanan rumah ditangguhkan sambil menunggu putusan pengadilan mengenai dampak pembayaran denda RM50 juta.
AGC menyatakan tidak menentang pengampunan yang diberikan raja kepada Najib. Fokus lembaga tersebut adalah apakah pembayaran denda dalam perkara SRC International mengakhiri hukuman yang sedang dijalani Najib.
Jawaban atas pertanyaan itu menentukan urutan pidana yang akan dijalani mantan perdana menteri Malaysia tersebut. Jika hukuman saat ini berakhir, Najib otomatis mulai menjalani hukuman dalam perkara 1MDB.
Dalam perkara 1MDB, Najib dijatuhi vonis 15 tahun penjara atas kasus pencucian uang dan korupsi. Pengadilan Tinggi sebelumnya memerintahkan hukuman itu dijalankan setelah hukuman dalam kasus SRC selesai.
Najib telah mengajukan banding dalam perkara tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman pada 14 Oktober.
Jika hukuman SRC masih dinilai berjalan, Najib dapat menjalani sisa masa tahanan di rumah hingga Agustus 2028. Sesudahnya, hukuman terpisah dalam perkara 1MDB akan mulai dijalankan.
Istana Menilai Perintah Sudah Jelas
Pada Sabtu (7/11), Sultan Ibrahim menyebut keputusan pengampunan bersyarat itu “jelas, tegas, dan tidak ambigu”. Raja Malaysia menegaskan keputusan tersebut tidak terkait dengan perkara Najib yang lain.
Istana menyatakan semua persyaratan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi. Menurut pernyataan yang dikutip The Straits Times, “Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat tersebut, setiap argumen yang mempertanyakan keputusan itu sama saja dengan mengarah pada tindakan menentang titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong.”
Istana juga meminta agar pelaksanaan keputusan itu tidak terus memicu kebingungan maupun ketidakpastian. Sikap tersebut menyoroti kewenangan konstitusional raja dalam memberikan pengampunan dan peran pengadilan dalam menafsirkan perintah hukum.
Rencana Pulang yang Batal
Najib semula dijadwalkan pulang ke kediamannya di Kuala Lumpur pada Jumat (6/11). Rencana itu dibatalkan beberapa jam setelah UMNO melunasi seluruh denda yang diwajibkan dalam pengampunan kerajaan.
Saat persiapan pemindahan berlangsung, Najib sempat keluar dari penjara untuk pemeriksaan gigi. AGC kemudian meminta seluruh pengaturan tahanan rumah dihentikan sementara.
Pengampunan bersyarat itu diberikan Sultan Ibrahim pada September lalu. Keputusan tersebut membuka kemungkinan Najib menjalani sisa hukuman dalam salah satu perkara korupsi di rumah.
UMNO, sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Anwar, mendesak pelaksanaan keputusan Dewan Pengampunan. Perbedaan tafsir atas denda dan urutan hukuman kini menjadi titik utama yang menahan pelaksanaan tahanan rumah Najib.
