Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vape atau rokok elektrik sebagai haram dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan ini mencakup pertimbangan bahaya kesehatan, dampak lingkungan, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa tersebut pada Jumat (6/11/2026). Penggunaan rokok elektrik atau REL/vape menjadi objek yang dibahas secara khusus dalam keputusan itu.
Larangan tersebut juga berkaitan dengan kekhawatiran bahwa vape dapat dipakai untuk menyamarkan peredaran zat berbahaya. Cairan yang mengandung narkotika disebut berpotensi sulit dibedakan dari produk vape pada umumnya.
Modus Cairan Sulit Dikenali
Kapolri Suyudi Ario Seto sebelumnya meminta ulama dan pengurus MUI mengkaji fatwa pengharaman vape secara menyeluruh di Indonesia. Permintaan itu disampaikan karena peredaran narkotika cair dinilai menjadi ancaman yang perlu diperhatikan.
Suyudi menyebut vape dapat menjadi jalur baru peredaran narkotika dalam bentuk cair. Pergeseran modus dari bentuk padat ke cair membuat rokok elektrik disebut berpotensi dimanfaatkan dalam penyalahgunaan narkotika.
Aroma dan kemasan cairan vape menjadi salah satu hal yang membuat produk bermuatan narkotika tidak mudah dikenali secara kasatmata. Variasi aroma, termasuk aroma buah-buahan, dapat menutupi kandungan sebenarnya dari cairan tersebut.
Penggunaan kemasan terselubung ikut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai risiko vape. Bentuk produk yang menyerupai cairan rokok elektrik biasa disebut menyulitkan pembedaan tanpa mengetahui kandungannya.
Dasar Ketetapan MUI
MUI menyatakan, “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.” Pernyataan ini merangkum tiga alasan utama yang dipakai untuk menetapkan hukum haram.
Pertimbangan kesehatan menyoroti bahaya penggunaan vape bagi penggunanya. MUI juga memasukkan kerusakan lingkungan sebagai alasan dalam menetapkan larangan tersebut.
Unsur berikutnya adalah pencegahan agar perangkat vape tidak digunakan sebagai media peredaran atau konsumsi zat adiktif. Risiko itu mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana disebut dalam fatwa.
Istilah sadd al dzariah dipakai sebagai pendekatan pencegahan dalam ketetapan MUI. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menutup peluang penyalahgunaan vape bagi tujuan yang melibatkan zat terlarang.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tidak hanya membahas dampak penggunaan vape secara pribadi. Ketetapan ini turut menempatkan potensi penyamaran narkotika cair melalui perangkat rokok elektrik sebagai bagian dari alasan pengharaman.
Dengan demikian, keputusan MUI mencakup risiko yang muncul dari produk vape maupun pemanfaatannya untuk kepentingan lain. Perhatian terhadap perubahan pola peredaran narkotika menjadi salah satu unsur penting dalam pembahasan fatwa tersebut.
