Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji belum memberikan keputusan mengenai kelanjutan insentif mobil hybrid. Pemerintah masih menunggu pandangan kementerian lain, sementara pembahasan formal antarkementerian belum digelar.
Situasi tersebut membuat bentuk dan keberlanjutan fasilitas untuk kendaraan hybrid masih terbuka. Pemerintah belum menetapkan apakah kebijakan insentif akan diteruskan, diubah, atau dihentikan.
Sarmuji mengatakan kebijakan ini perlu dipertimbangkan dari beberapa sudut pandang. Pembahasannya tidak semata berkaitan dengan industri otomotif, tetapi juga menyangkut energi serta kebijakan sektor lain.
“Hybrid, kayaknya perlu mendengarkan perspektif dari kementerian lain sebelum melakukan jawabannya,” kata Sarmuji di Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (9/11). Ia menyebut pandangan kementerian terkait perlu diperiksa sebelum pemerintah memberi jawaban.
Belum Masuk Forum Resmi
Komunikasi mengenai insentif kendaraan hybrid telah berlangsung, tetapi belum menjadi pembahasan resmi. Karena itu, koordinasi antarinstansi masih perlu didorong agar arah kebijakan dapat disatukan.
“Kita nggak ngomong tipis-tipis. Tapi belum secara formal. Nanti kita harap secara formal,” kata Sarmuji. Ucapan itu menandakan pembicaraan yang ada belum menghasilkan keputusan bersama di tingkat pemerintah.
Kementerian Perindustrian belum menjelaskan kapan forum formal tersebut akan dilaksanakan. Jadwal keputusan dan rincian skema yang akan dipilih untuk kendaraan hybrid juga belum diumumkan.
Koordinasi lintas kementerian dipandang penting sebelum usulan masuk ke tahap kebijakan resmi. Hal itu diperlukan karena insentif kendaraan dapat berdampak pada sejumlah bidang di luar industri manufaktur.
Hybrid, PHEV, dan REEV Dibahas
Wacana insentif bagi kendaraan hybrid mulai beberapa kali disampaikan setelah Sarmuji dilantik sebagai Menteri Perindustrian pada Kamis (1/10). Dalam jabatan itu, ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Usulan yang dibicarakan tidak hanya menyasar mobil hybrid. Sarmuji juga menyebut kendaraan plug-in hybrid atau PHEV serta range extended electric vehicle atau REEV.
Ketiga teknologi tersebut dikaitkan dengan penguatan industri berbasis baterai yang memakai beragam jenis kendaraan. Namun, pemerintah belum menetapkan insentif khusus untuk masing-masing teknologi tersebut.
Setelah audiensi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo di kantor Kementerian Perindustrian pada Rabu (21/10), Sarmuji menyebut adanya peluang fasilitas fiskal dan nonfiskal. Pernyataan itu masih berupa usulan, bukan keputusan yang sudah berlaku.
Fasilitas yang Pernah Diusulkan
Dalam skema fiskal, keringanan pajak menjadi bentuk insentif yang sempat disebut. Nilainya tidak harus sama dengan fasilitas yang selama ini diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai atau BEV.
Pilihan nonfiskal yang pernah dibicarakan mencakup pembebasan aturan ganjil genap, parkir khusus, dan fasilitas pengisian daya. Semua opsi itu masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Sarmuji juga pernah menyampaikan rencana untuk bertemu Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pertemuan tersebut ditujukan membahas usulan insentif dan ditargetkan berlangsung sebelum akhir Oktober 2026.
Target itu tampaknya belum terlaksana berdasarkan perkembangan yang disampaikan kemudian. Pada akhir Oktober, Sarmuji kembali menyebut pengajuan usulan insentif mobil hybrid diusahakan dapat dilakukan pada tahun ini.
“Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ucap Sarmuji dalam keterangan resminya.
Insentif tetap menjadi salah satu opsi untuk mendukung kendaraan dengan teknologi berbeda. Meski demikian, arah akhirnya masih bergantung pada pembahasan formal serta kesepahaman kementerian yang terlibat.
