Rencana insentif mobil hybrid, PHEV, dan REEV belum memasuki tahap penetapan karena pemerintah masih membahasnya lintas kementerian. Pembahasan dilakukan untuk mempertemukan kebutuhan industri otomotif, kebijakan energi, dan pertimbangan fiskal.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan kebijakan tersebut tidak bisa dirancang dari satu perspektif saja. “Enggak bisa perspektif Kementerian Perindustrian saja,” kata Sarmuji.
Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terlibat dalam proses ini. Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa insentif kendaraan elektrifikasi berkaitan langsung dengan beberapa sektor sekaligus.
Pemerintah ingin kebijakan yang disusun dapat membantu pengembangan industri otomotif nasional. Di sisi lain, dukungan tersebut harus tetap mengakomodasi penggunaan energi dan pengelolaan anggaran negara.
“Ya itu masih mempertemukan perspektif itu. Ternyata banyak perspektif dari sektor-sektor yang lain yang harus kita akomodir ya,” tutur Sarmuji.
PHEV dan REEV Belum Memiliki Skema
Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbaterai atau BEV selama ini sudah memperoleh dukungan yang cukup memadai. Salah satu contoh insentif administrasi bagi BEV adalah pembebasan dari penerapan ganjil genap.
Berbeda dari BEV, skema untuk PHEV dan REEV belum dirumuskan pemerintah. Kedua jenis kendaraan tersebut sebelumnya telah diusulkan Kementerian Perindustrian agar mendapat perhatian dalam kebijakan elektrifikasi.
“Tentu ini membutuhkan insentif. Kalau mobil listrik berbaterai (battery electric vehicle/BEV) selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi seperti bebas ganjil genap.
Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dirumuskan insentifnya,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu (21/10). Pernyataan itu menempatkan PHEV dan REEV sebagai fokus yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
PHEV merupakan kendaraan listrik hibrida plug-in, sedangkan REEV adalah kendaraan listrik dengan penggerak jarak jauh. Keduanya dinilai punya potensi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi.
Pengurangan konsumsi Pertalite menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam usulan dukungan tersebut. Karena itu, pembahasan tidak hanya melihat pengembangan teknologi kendaraan, tetapi juga dampaknya terhadap penggunaan energi.
Dukungan Fiskal dan Fasilitas Kota
Kementerian Perindustrian mengajukan dua kelompok dukungan, yakni insentif fiskal dan nonfiskal. Rincian insentif fiskal masih dibahas bersama kementerian terkait.
Untuk dukungan nonfiskal, pemerintah mengusulkan pembebasan aturan ganjil genap di kota-kota besar. Usulan lain mencakup tempat parkir khusus dan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat melengkapi penggunaan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi. Namun, belum ada keputusan akhir mengenai bentuk dan penerapan setiap insentif yang diusulkan.
Industri Akan Dilibatkan
Kementerian Perindustrian juga menyiapkan komunikasi dengan pemangku kepentingan otomotif untuk menghimpun masukan. Salah satu pertemuan yang direncanakan adalah audiensi dengan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo.
“Oh iya, beliau (Ketua Umum Periklindo Moeldoko) mengajukan audiensi, insyaallah akan kita terima audiensinya,” ujar Sarmuji. Audiensi tersebut diharapkan memberi gambaran langsung tentang aspirasi dan arah pengembangan industri kendaraan.
Masukan dari industri akan melengkapi pembahasan yang berlangsung di tingkat pemerintah. Kebijakan nantinya diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan otomotif nasional, fiskal, serta transisi energi.
