Lima dari total 14 SPPG di Kabupaten Tapanuli Selatan berstatus suspend atau menghentikan operasional sementara. Sembilan SPPG lain masih menjalankan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis.
Program tersebut menjangkau sekitar 36 ribu penerima manfaat di Tapanuli Selatan. Kondisi lima dapur yang berhenti sementara itu terjadi ketika pengawasan fasilitas SPPG sedang dilakukan secara bertahap.
Koordinator SPPG Wilayah Tapanuli Selatan, Wan Aprianti Lubis, menyampaikan data tersebut pada Senin (9/11). Ia menyatakan sembilan unit masih aktif dan lima unit lainnya berstatus suspend.
Operasional Mitra Terdampak Aturan Baru
Mitra pelaksana MBG di Kecamatan Arse mengeluhkan perubahan skema pembiayaan yang dinilai menambah beban operasional. Keluhan itu datang dari Syahni Pane yang mewakili mitra SPPG setempat.
Syahni menyebut skema sebelumnya mencakup biaya sewa kendaraan Rp6 juta per unit. Ada pula insentif fasilitas sebesar Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat.
Menurutnya, mekanisme insentif kini mengikuti ketentuan terbaru yang disebut berdasarkan PM. Perubahan itu dinilai mulai memengaruhi kemampuan mitra dalam mempertahankan kegiatan dapur.
“Awalnya kami bergabung menjadi mitra MBG karena tertarik dan ingin ikut menyukseskan program ini. Namun, kami berharap sebagai mitra jangan terlalu diberatkan dengan peraturan-peraturan baru,” ungkapnya.
Ia menyatakan dampak perubahan pembiayaan bahkan berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Kepastian pendanaan pun menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh mitra dalam melanjutkan layanan.
Satgas Periksa Kesiapan Fasilitas
Inspeksi dilakukan Satgas MBG Tapanuli Selatan setelah arahan Menteri Dalam Negeri bersama Badan Gizi Nasional. Satgas kabupaten dan kota diminta memeriksa langsung kondisi SPPG di wilayah masing-masing.
Pemeriksaan awal dilakukan di SPPG Yayasan Nurul-Usrat Al Habibah yang berada di Lingkungan Lumban Lobu, Kelurahan Arse Nauli, Kecamatan Arse. Sekretaris Satgas MBG Tapsel Chairul Rizal Lubis mengatakan ada 14 aspek kesiapan dapur yang diperiksa.
Aspek tersebut mencakup legalitas, personel, sumber air minum, fasilitas cuci, sanitasi, kompor, serta APAR. Tim turut meneliti label pada kemasan ompreng, penyimpanan bahan kering dan basah, hingga fungsi CCTV.
“Seluruhnya kita periksa untuk memastikan fasilitas dan perlengkapan benar-benar tersedia serta berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Chairul. Ia menjelaskan inspeksi itu bukan dipicu dugaan pelanggaran atau persoalan khusus di SPPG yang diperiksa.
Tim menemukan sejumlah catatan kecil yang perlu segera dibenahi, salah satunya kelengkapan tutup kompor. Pengelola telah diminta melengkapi kebutuhan tersebut agar fasilitas dapat memenuhi mekanisme yang berlaku.
Sembilan SPPG masuk agenda pengawasan, sedangkan delapan lokasi lainnya diperiksa secara bertahap di beberapa kecamatan. Pemeriksaan keamanan pangan, kelayakan dapur, dan kualitas makanan tetap berjalan seiring perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan mitra.
