Papua Pegunungan menyatakan belum memiliki pendapatan asli daerah atau PAD untuk menopang pembiayaan pembangunan. Pemerintah provinsi karena itu meminta pemerintah pusat menjaga alokasi Dana Transfer ke Daerah atau TKD secara maksimal.
Ketergantungan penuh pada transfer pusat membuat kebijakan efisiensi anggaran menjadi persoalan serius bagi daerah tersebut. Berkurangnya alokasi TKD dinilai membatasi kemampuan pemerintah menjalankan program bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban mengatakan pembangunan di wilayahnya tidak bisa mengandalkan sumber dana lain. Selain transfer pusat, dana Otonomi Khusus Papua menjadi penopang utama pembiayaan berbagai kebutuhan daerah.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” ujar Elai dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11). Ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kondisi fiskal Papua Pegunungan.
Efisiensi Mempersempit Fiskal
Menurut Elai, pengurangan TKD akibat kebijakan efisiensi membuat program pembangunan tidak banyak yang bisa direalisasikan. Keterbatasan fiskal tersebut berpengaruh langsung terhadap kapasitas pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan warga.
“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” kata Elai. Pemerintah daerah menilai kecukupan transfer pusat menentukan luasnya cakupan program yang dapat dikerjakan.
Dana Otsus selama ini dipakai untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Sementara pembangunan jalan serta jembatan di sejumlah kabupaten memerlukan Dana Transfer Infrastruktur.
Kebutuhan infrastruktur itu membutuhkan pembiayaan yang tidak dapat ditanggung dari sumber anggaran daerah. Karena itu, keberlangsungan transfer pusat dipandang penting bagi proyek pelayanan dasar maupun pembangunan fisik.
Dana Otsus Terus Berkurang
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Pegunungan Marthen Kogoya menyebut dana Otsus untuk wilayah tersebut terus menurun sejak disahkan pada 2023. Penurunan alokasi itu disebut menghambat realisasi sejumlah agenda pembangunan yang telah direncanakan.
Marthen meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pemulihan dana transfer bagi Papua Pegunungan. Ia juga mengusulkan pengecualian bagi daerah tertentu jika kebijakan efisiensi anggaran tetap dilaksanakan.
Pengecualian dinilai perlu bagi daerah otonom baru yang belum mempunyai PAD. Daerah dengan kondisi seperti Papua Pegunungan memiliki ketergantungan lebih besar terhadap dukungan dari pemerintah pusat.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujar Marthen. Pemerintah provinsi menempatkan kecukupan TKD dan dana Otsus sebagai penentu pelaksanaan program pembangunan di wilayahnya.
