BSU 2026 sebesar Rp 900 ribu akan dikirim langsung ke rekening bank penerima melalui Bank Himbara. Pemerintah mengharapkan skema tersebut menggantikan penyaluran bantuan subsidi upah melalui PT Pos Indonesia.
Pencairan bantuan dijadwalkan pada November atau Desember 2026. Nilai Rp 900 ribu merupakan pembayaran sekaligus dari bantuan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Langkah ini menegaskan penggunaan rekening sebagai jalur utama bagi penerima bantuan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Arahan tersebut menyatakan seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas diharapkan memiliki rekening. Kesiapan rekening menjadi relevan karena BSU direncanakan masuk langsung kepada penerima.
“BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
Ketentuan penerima BSU tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kementerian Ketenagakerjaan melalui aturan itu menetapkan syarat penerima, batas upah, dan nilai bantuan.
Pekerja atau buruh yang memenuhi syarat harus berstatus WNI serta mempunyai NIK. Mereka juga harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
Penerima pada umumnya memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai UMP dan UMK. Penghitungan menggunakan data gaji terakhir yang dilaporkan pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Upah pokok dan tunjangan tetap menjadi komponen yang diperhitungkan. Informasi itu wajib sudah tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan Upah dan Pengecualian
Pekerja di wilayah dengan UMK di atas Rp 3,5 juta menggunakan batas upah berdasarkan UMK setempat. Nilai UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Jika suatu wilayah tidak menetapkan UMK, acuan batas upah menggunakan UMP dengan pembulatan yang sama. Pengaturan ini membedakan batas penghasilan berdasarkan standar upah minimum di wilayah kerja.
BSU tidak diberikan kepada ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri. Dengan ketentuan tersebut, penyaluran melalui rekening dipadukan dengan verifikasi identitas, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan data upah pekerja.
