Jepang belum memiliki “rencana B” apabila aliansi keamanan dengan Amerika Serikat goyah. Ketergantungan itu menjadi sorotan ketika Tokyo mencemaskan arah kebijakan Donald Trump setelah kekalahan telak dalam pemilu sela.
Sebastian Maslow, profesor ilmu politik di University of Tokyo, mengatakan strategi keamanan Jepang menempatkan aliansi dengan AS sebagai pilar utama. Aliansi itu dipakai untuk mempertahankan status quo, menjaga tatanan internasional liberal, dan membatasi pengaruh China di Indo-Pasifik.
Maslow menilai penguatan kemampuan militer Jepang pun masih berada dalam kerangka kerja sama tersebut. Seruan agar Jepang membangun pertahanan sepenuhnya mandiri sulit diwujudkan dalam waktu dekat.
Hambatannya mencakup keterbatasan industri pertahanan serta kurangnya sumber daya penting, termasuk intelijen strategis. Karena itu, Tokyo tetap membutuhkan jaminan keamanan dari Washington sambil berusaha memperkuat kapasitasnya sendiri.
“Harapan bukanlah strategi,” kata Maslow. Ia menilai Jepang perlu mempertahankan aliansi dengan AS sekaligus meningkatkan belanja pertahanan dan perlindungan keamanan ekonomi.
Perluas Mitra di Luar Washington
Dalam satu dekade terakhir, Jepang mulai mendiversifikasi kemitraan keamanan. Tokyo memperkuat kerja sama pertahanan dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO.
Jepang juga membangun hubungan yang mendekati aliansi dengan Australia. Selain itu, Tokyo aktif dalam sejumlah forum kerja sama terbatas di Indo-Pasifik, termasuk dengan Filipina.
Langkah tersebut menunjukkan keinginan Jepang memainkan peran lebih besar dalam pembentukan keamanan regional dan global. Namun, perluasan kemitraan belum menghapus posisi sentral AS dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Jepang.
Kekhawatiran Tokyo meningkat setelah hasil pemilu paruh waktu 3 November mengguncang Gedung Putih. Maslow menyebut Trump kini memasuki fase “bebek lumpuh” setelah Partai Republik kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen.
“Dia akan menggunakan kewenangan presidensialnya untuk mengalihkan fokus ke kebijakan luar negeri,” ujar Maslow. Jepang khawatir Trump mengejar kemenangan diplomatik cepat yang dapat mengesampingkan kepentingan sekutu di Asia.
Risiko dari China, Rusia, dan Korea Utara
Tokyo mencemaskan kemungkinan kesepakatan AS-China yang memberi Xi Jinping ruang meningkatkan tekanan terhadap Jepang. Risiko itu muncul ketika hubungan China-Jepang memburuk dan Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi tekanan dalam mengelola hubungan dengan Beijing serta Washington.
Margarita Estevez-Abe dari Maxwell School of Citizenship and Public Affairs mengatakan Tokyo khawatir menghadapi Trump yang transaksional. Ia menilai Taiwan dapat diperlakukan sebagai alat tawar-menawar dalam hubungan AS-China.
Setelah pertemuan dengan Xi pada Mei, Trump menyebut penjualan senjata AS ke Taiwan sebagai “alat negosiasi yang baik dengan China.” Jepang juga kecewa karena Trump tidak mendukung pembatasan ekspor logam tanah jarang China terhadap Jepang setelah pernyataan Takaichi tentang Taiwan tahun lalu.
Tokyo turut mengamati pendekatan Washington terhadap Moskwa dan Pyongyang. Estevez-Abe mengatakan sikap Trump terhadap Rusia dan Korea Utara membuat Jepang khawatir, walau ia tidak merusak aliansi AS-Jepang seperti tekanannya terhadap NATO.
AS mengandalkan Jepang sebagai pangkalan militer utama di Indo-Pasifik. Jika sikap lunak Washington meningkatkan ancaman terhadap Jepang, kepercayaan Tokyo terhadap aliansi itu dapat terkikis.
Pada 9 November, Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sepakat mendorong kerja sama keamanan untuk memperkuat penangkalan dan respons aliansi. Keduanya juga berjanji menjaga komunikasi erat terkait situasi Indo-Pasifik menjelang KTT APEC di Shenzen, China, pada 18-19 November.
