Bappenas mengubah fokus pengembangan industri sawit dari perluasan kebun menuju peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Pemerintah menargetkan hasil perkebunan rakyat dapat meningkat dua kali lipat tanpa pembukaan lahan baru.
Langkah utama yang disiapkan ialah peremajaan tanaman tua dengan benih bersertifikat DNA. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan pendekatan itu dapat meningkatkan hasil petani kecil tanpa menambah luas perkebunan.
“Mengganti pohon-pohon tua dengan benih bersertifikat DNA untuk menggandakan produktivitas petani kecil tanpa memperluas lahan,” kata Rachmat. Pernyataan itu disampaikan dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).
Transformasi ini menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari kepentingan ekonomi, bukan sekadar kewajiban perusahaan. Pemerintah menilai daya saing sawit Indonesia dalam jangka panjang bergantung pada kemampuan menjaga lingkungan dan memperkuat rantai pasok.
Teknologi Untuk Peremajaan Kebun
Pemerintah akan mendigitalisasi proses peremajaan untuk mempercepat verifikasi program. Sistem tersebut juga ditujukan untuk mengurangi praktik pemalsuan benih yang berpotensi merugikan petani.
Teknologi satelit akan digunakan untuk memantau rantai pasok sawit secara waktu nyata. Pengawasan ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi hambatan birokrasi dalam pengelolaan perkebunan.
Kebutuhan meningkatkan hasil kebun semakin mendesak karena industri sawit menghadapi dampak perubahan iklim. Rachmat menyinggung El Nino yang dapat memperlambat produksi, ketika kebutuhan energi domestik terus bertambah.
Pemerintah mendorong agar keuntungan dari harga sawit dipakai untuk mempercepat peremajaan, meningkatkan hasil, dan membiayai praktik berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan menjaga kapasitas pasokan tanpa menambah tekanan terhadap lahan.
Dorongan Hilirisasi Sawit
Perubahan arah industri juga mencakup pengembangan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Pemerintah mengarahkan pengembangan ke bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF, oleokimia, dan manufaktur hijau berbasis sawit.
Indonesia tidak ingin hanya mengekspor bahan mentah dalam jumlah besar. Industri sawit nasional didorong untuk memperluas ekspor produk bernilai tambah, teknologi, dan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Hilirisasi dinilai harus didukung produksi yang transparan dan memenuhi standar keberlanjutan nasional.
Penegakan Aturan Dan Peran Petani
Pemerintah menegaskan kebakaran lahan tidak boleh menghambat transformasi industri sawit. Sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses pidana disebut telah dijalankan terhadap pihak yang membiarkan kebakaran di lahan perkebunan.
Pemerintah juga mendorong kebijakan tanpa pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah pengecualian pengelolaan lahan hingga dua hektare di tanah non-gambut digunakan sebagai pembenaran praktik pembakaran lebih luas.
Dalam agenda investasi, petani kecil dan pekerja perkebunan ditempatkan sebagai bagian dari penguatan industri nasional. Pemerintah menargetkan investasi dapat menjangkau desa, kawasan perkebunan, serta komunitas petani melalui dukungan produktivitas dan kepastian akses lahan.
Sektor swasta diharapkan menjalankan praktik bisnis bertanggung jawab, berinvestasi dalam inovasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, perusahaan, koperasi, UMKM, petani kecil, dan masyarakat lokal didorong membangun rantai pasok sawit yang tangguh, transparan, serta inklusif.
