FSGI menegaskan keberadaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA tidak otomatis menjamin kesiapan akademik mahasiswa baru. Organisasi ini menilai persoalan penguasaan pengetahuan dasar perlu dilihat secara lebih luas.
Sekretaris Jenderal FSGI Mansur mengatakan pemerintah perlu menelusuri penyebab kelemahan akademik secara komprehensif. Ia mengingatkan agar pengembalian sistem penjurusan tidak diposisikan sebagai solusi tunggal.
“Jika pemerintah menemukan adanya kelemahan penguasaan pengetahuan dasar mahasiswa baru, maka perlu ditelusuri secara lebih komprehensif penyebabnya,” ujar Mansur. Ia mempertanyakan kemungkinan persoalan pada struktur kurikulum, kualitas pembelajaran, kompetensi guru, kualitas asesmen, maupun ketimpangan fasilitas pendidikan.
Menurut Mansur, masalah pendidikan tidak cukup dijawab dengan ada atau tidaknya jurusan di SMA. Perbaikan perlu diarahkan pada faktor yang memengaruhi proses belajar siswa di sekolah.
Penjurusan Tidak Menutup Akses Kampus
FSGI berpandangan penghapusan nomenklatur jurusan IPA, IPS, dan Bahasa tidak menciptakan hambatan bagi lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi. Baik saat penjurusan masih diterapkan maupun sesudah dihilangkan, siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan ke berbagai program studi.
“Peserta didik tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke berbagai program studi di perguruan tinggi dengan mempertimbangkan persyaratan dan mekanisme seleksi yang berlaku,” kata Mansur. Pilihan program studi tetap harus disesuaikan dengan syarat serta jalur seleksi yang berlaku.
Kurikulum Merdeka juga telah memberi perhatian pada hubungan antara mata pelajaran pilihan dan program studi tujuan. Pertimbangan itu hadir dalam Tes Kemampuan Akademik atau TKA serta seleksi masuk perguruan tinggi.
Dengan begitu, kesiapan mahasiswa baru tidak bisa serta-merta dianggap sebagai akibat penghapusan penjurusan di SMA. FSGI melihat isu tersebut membutuhkan pembacaan yang tidak sempit.
Kebebasan Pilihan Masih Bergantung Sekolah
Secara konsep, Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Namun, FSGI mencatat kondisi nyata di sekolah belum selalu sejalan dengan gagasan tersebut.
Kemampuan sekolah menyediakan guru menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pilihan siswa. Jumlah rombongan belajar, ketersediaan ruang kelas, dan pengaturan jadwal pembelajaran juga ikut membatasi pilihan itu.
“Artinya, meskipun secara konsep siswa diberikan kebebasan memilih, dalam praktiknya pilihan tersebut tetap dibatasi oleh kapasitas dan sumber daya sekolah,” ucap Mansur. Situasi tersebut membuat pilihan mata pelajaran dapat berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya.
Sekolah dapat membentuk kelompok pilihan mata pelajaran yang pada akhirnya mirip dengan jurusan lama. Bagi FSGI, kondisi ini memperlihatkan pentingnya jaminan negara agar setiap siswa benar-benar dapat menentukan mata pelajaran berdasarkan potensi dan cita-citanya.
