Tiga nama mulai mengemuka untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka setelah kursi wakil presiden kosong. Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, dan Puan Maharani disebut dalam pembicaraan pimpinan partai politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) memulai proses pengisian jabatan wakil presiden. MPR diberi waktu paling lambat 60 hari untuk menuntaskan proses tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Nama Sugiono muncul sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Dasco juga berasal dari Gerindra dan kini menjabat Ketua Harian partai sekaligus Wakil Ketua DPR.
Puan Maharani turut disebut dalam bursa calon wakil presiden. Ia merupakan Ketua DPP PDI-P yang saat ini menjabat Ketua DPR.
Kemungkinan Nama Dari Gerindra
Meski tiga nama itu dibicarakan, peluang calon disebut lebih mengarah kepada kader Gerindra. Kondisi tersebut membuka kemungkinan daftar kandidat mengerucut kepada Sugiono, Dasco, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani memiliki peran penting dalam tahapan pengisian jabatan karena memimpin MPR. Ia menyampaikan pimpinan MPR akan mengirim surat kepada Presiden pada Jumat (13/11/2026) untuk meminta dua nama calon wakil presiden.
“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi,” ujar Muzani. Tim verifikasi tersebut akan memeriksa dua kandidat yang nantinya diusulkan Presiden.
Presiden diberi waktu 14 hari setelah menerima surat MPR untuk menyampaikan dua nama calon. Pemilihan dan pengesahan wakil presiden baru kemudian dijadwalkan lewat rapat paripurna MPR pada Rabu (2/12/2026).
Demokrat Tidak Mengusulkan Kandidat
Partai Demokrat mengambil sikap tidak mengajukan kandidat dalam pengisian posisi wakil presiden. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pengusulan calon menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” kata AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan sikap itu merujuk pada Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Aturan tersebut menyatakan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. AHY menyatakan Demokrat menghormati peran Presiden dalam pengajuan calon serta kewenangan MPR dalam menentukan pilihan.
Sikap Demokrat sudah dikonsultasikan AHY dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui panggilan video pada Jumat pagi. AHY juga meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses konstitusional berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut keputusan dua nama calon berada di tangan Presiden. Prabowo sebelumnya telah menyinggung rencana bertemu para ketua umum partai politik pengusungnya pada Pemilihan Presiden 2024 untuk membahas pengisian posisi itu.
