Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan persoalan antara BYD Subang dengan ormas maupun masyarakat lokal sudah selesai. Pernyataan itu disampaikan ketika target penyerapan 20.000 tenaga kerja di pabrik tersebut belum tercapai.
Jumlah pekerja yang telah terserap saat ini sekitar 6.000 orang. Warga sebelumnya menjadikan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai salah satu isu dalam aksi protes di kawasan pabrik.
Sarmuji mengunjungi PT BYD Motor Indonesia di Subang, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026). Kunjungan itu berlangsung setelah aksi demonstrasi berulang terjadi dari akhir Oktober hingga pertengahan November 2026.
“Semua itu ada prosedur penanggulangan dan mitigasi. Saat ini rasanya sudah selesai ya. Kemudian selesai secara permanen,” ungkap dia saat berada di pabrik tersebut.
Komposisi Pekerja Lokal
Dalam kunjungan itu, Sarmuji menyebut 80 persen tenaga kerja di pabrik berasal dari Jawa Barat. Adapun warga Subang menyumbang 30 persen dari tenaga kerja yang telah diserap.
Ia memandang angka tersebut cukup adil. Namun, perusahaan tetap diminta membuka ruang yang lebih besar bagi sumber daya manusia lokal ke depan.
Menurut Menperin, peningkatan penyerapan warga Subang tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lowongan. Kemampuan calon pekerja juga perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan industri.
“Memang, agar masyarakat lokal terutama Subangnya juga semakin tinggi, pelatihan yang dipersyaratkan itu skill-nya harus juga dilatih sedemikian rupa, sehingga cocok terhadap kebutuhan dari BYD sendiri,” tutur Sarmuji.
TKDN Juga Didorong Naik
Pemerintah turut meminta PT BYD Motor Indonesia meningkatkan belanja Tingkat Komponen Dalam Negeri. Sasaran TKDN pada 2027 diminta mencapai 60 persen, naik dari 45 persen.
Permintaan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kegiatan industri pabrik tersebut. Langkah itu berjalan beriringan dengan dorongan agar tenaga kerja lokal lebih banyak terserap.
Protes di pabrik BYD Subang tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja bagi warga setempat. Pengelolaan limbah industri juga menjadi isu yang dipersoalkan dalam aksi tersebut.
Sarmuji menyatakan prosedur penanggulangan dan mitigasi telah tersedia untuk menangani persoalan yang muncul. Pemerintah kini mendorong perusahaan dan masyarakat fokus pada penguatan keterampilan pekerja serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
