Laporan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian sejumlah media internasional. Namun, kantor wakil presiden belum memberikan penjelasan langsung mengenai status kabar tersebut.
Informasi itu muncul ketika tekanan politik terhadap Gibran ikut meningkat akibat polemik dokumen pendidikan dan dinamika koalisi pemerintahan. Sejumlah sumber politik menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan atau sedang menunggu proses lanjutan.
Proses di MPR Jadi Perhatian
Reuters melaporkan surat pengunduran diri itu direncanakan diserahkan kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Langkah tersebut disebut diperlukan agar tahapan berikutnya bisa berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kantor berita itu mengutip tiga sumber politik yang mengonfirmasi kabar pengunduran diri tersebut. Sumber itu mencakup Budi Arie Setiadi serta dua pihak dari MPR.
Belum adanya pernyataan resmi membuat status pengunduran diri Gibran masih menyisakan pertanyaan. Perkembangan di MPR akan menjadi salah satu penentu arah isu ini.
Sorotan Media Internasional
Channel News Asia atau CNA dari Singapura juga mengangkat laporan mengenai isu tersebut. Media itu menyoroti pernyataan Budi Arie, yang disebut sebagai salah satu orang dekat Gibran, soal penyerahan surat kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026.
BBC turut membahas perkembangan ini dalam kaitannya dengan kondisi koalisi pemerintahan. Media Inggris itu menilai kabar pengunduran diri berpotensi menambah ketegangan dalam aliansi politik yang membawa Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024.
Perhatian media asing muncul karena isu ini tidak berdiri sendiri. Laporan tersebut berkaitan dengan tekanan hukum terhadap dokumen pendidikan Gibran dan hubungan politik antara Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo.
Polemik Dokumen Pendidikan
Mahkamah Agung pada 30 Oktober membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri yang digunakan Gibran. Putusan itu menambah sorotan terhadap dokumen pendidikan yang dipakai dalam pencalonannya sebagai wakil presiden.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bukti dokumen pendidikan Gibran belum cukup untuk membuktikan pemenuhan syarat pencalonan wakil presiden. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memperbesar tekanan politik terhadapnya.
Gibran sebelumnya menyatakan Prabowo menyarankannya untuk tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Salah satu langkah yang disebut ialah mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Tekanan Politik dalam Koalisi
Tekanan juga datang dari sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Mekanisme itu berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan terhadap wakil presiden.
BBC menyoroti hubungan Prabowo dan Jokowi yang disebut semakin merenggang. Dukungan Jokowi sebelumnya dinilai punya peran penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Perbedaan arah kebijakan dan pergeseran posisi sejumlah loyalis Jokowi di pemerintahan disebut menjadi bagian dari dinamika hubungan kedua tokoh tersebut. Situasi itu membuat laporan mengenai Gibran Rakabuming Raka mendapat perhatian lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
