Gugatan mengenai Suket Pendidikan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan gugur setelah Kemendikdasmen mencabut surat tersebut. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyampaikan bahwa surat pencabutan telah diserahkan kepada PTUN pada Kamis, 12 November 2026. Dengan langkah itu, surat keterangan yang sebelumnya menjadi objek gugatan tidak lagi berlaku.
“Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Punggugat dinyatakan gugur (karena objek gugatan yaitu Suket sudah dicabut). Dengan putusan ini maka persoalan keabsahan Suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” jelas Atip.
Pernyataan tersebut menempatkan pencabutan sebagai langkah penentu dalam perkara administrasi ini. PTUN menyatakan gugatan gugur karena objek sengketa telah dicabut oleh instansi yang menerbitkannya.
Keputusan Nomor 206 Tahun 2026
Pencabutan Suket Pendidikan Gibran dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu secara resmi mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Surat yang dicabut bertanggal 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan pencabutan ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Tatang Muttaqin, selaku Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, menandatangani dokumen tersebut.
Pelaksanaan Amar Mahkamah Agung
Landasan utama pencabutan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Putusan itu menyatakan batal surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019.
Putusan Mahkamah Agung juga mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat untuk mencabut surat tersebut. Kemendikdasmen menjalankan amar itu melalui keputusan pencabutan yang ditetapkan pada November 2026.
Dalam dokumen pencabutan, terdapat pula rujukan pada perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Pelaksanaan putusan itu dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketentuan Yang Dirujuk
Keputusan tersebut mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan itu telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Kemendikdasmen juga merujuk aturan mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam kerangka peradilan tata usaha negara. Pertimbangan ini digunakan untuk menetapkan pencabutan surat keterangan secara administratif.
Atip sebelumnya menegaskan bahwa pencabutan suket telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Status baru dokumen itu menjadi alasan PTUN menghentikan pemeriksaan gugatan melalui putusan gugur.
