Universitas Gadjah Mada akan mengajak perguruan tinggi lain membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menelusuri kericuhan aksi di Yogyakarta. Langkah ini menempatkan pengumpulan bukti dan keterangan sebagai dasar sebelum rekomendasi tindak lanjut disampaikan kepada pihak berwenang.
Penelusuran diarahkan pada rangkaian kejadian saat aksi unjuk rasa berlangsung dari kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Bundaran UGM pada Selasa, 10 November 2026. UGM menyatakan prosesnya diupayakan independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti.
Rektor UGM Prof Ova Emilia menyebut pembentukan tim diperlukan agar fakta atas peristiwa tersebut dapat diketahui secara jelas. Kampus tidak ingin mengambil simpulan dari informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan.
“Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain. Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara seksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas,” kata Prof Ova dalam jumpa pers di UGM pada 12 November 2026.
Penelusuran Berbasis Bukti
Tim yang digagas UGM akan menghimpun keterangan dari pihak-pihak terkait dan menampung pengalaman mahasiswa maupun masyarakat yang terdampak. Dokumentasi peristiwa serta dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi juga masuk dalam cakupan penelusuran.
“Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi,” ujar Prof Ova.
UGM menekankan bahwa perhatian institusi terutama tertuju pada fakta yang terkait dengan mahasiswa. Prof Ova menyatakan kampus tidak bermaksud memperluas wewenang, melainkan memastikan tindakan universitas memiliki dasar data.
“Saya kira, kita sebagai UGM bukan terus kemudian wewenang kita merembet ke mana-mana, tidak ya. Jadi, apa yang akan kita cari adalah fakta yang terkait dengan mahasiswa. Dan supaya karena kami adalah institusi pendidikan, maka semua tindakan itu harus basisnya adalah data,” imbuhnya.
Perlindungan Sivitas Akademika
UGM kembali menyampaikan kecaman terhadap segala tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa serta sivitas akademika. Sikap tersebut disertai penyediaan pendampingan bagi mahasiswa yang terdampak peristiwa itu.
Tujuh mahasiswa UGM yang sempat ditangkap telah dipulangkan pada 11 November 2026 pukul 20.00 WIB. Seorang mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan.
Kampus memberikan bantuan hukum, perawatan medis, dan pemulihan fisik serta psikologis. UGM juga membuka kanal resmi bagi mahasiswa terdampak yang membutuhkan bantuan dan pendampingan.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Dr Arie Sujito menyatakan tim ini menjadi bagian dari tanggung jawab universitas untuk melindungi sivitas akademika. Ia menegaskan UGM bergerak dalam koridor perlindungan hak-hak warga sipil dan demokrasi.
“Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus,” jelas Arie.
Polda DIY juga merencanakan pembentukan tim pencari fakta dengan melibatkan UGM. Arie belum memastikan apakah inisiatif kampus akan menjadi bagian dari tim itu atau berjalan secara terpisah.
Menurut Arie, pembahasan teknis akan dilakukan pada tahap berikutnya. Ia menegaskan setiap pihak boleh mengambil inisiatif, dengan syarat langkah yang dilakukan tetap berbasis pengetahuan.
