Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin, meminta agar Listyo Sigit dijatuhi pidana mati dalam pembahasan perkara dugaan penyadapan yang turut dikaitkannya dengan makar. Permintaan itu disampaikan saat rapat Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Jakarta, Kamis (12/11).
Safaruddin meminta penanganan perkara dimulai dari pihak yang ia nilai berada pada posisi komando. Ia juga meminta empat orang yang disebut dalam pernyataannya dikenakan ancaman pidana mati berdasarkan ketentuan makar.
Dalam rapat tersebut, Safaruddin menilai proses terhadap pimpinan perlu didahulukan sebelum menyasar pihak lain. Ia menghubungkan pandangan itu dengan pernyataan mengenai upaya membersihkan institusi dari tingkat teratas.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” kata Safaruddin.
Ia kemudian menyinggung Pasal 191 KUHP yang menurutnya mengatur makar dengan ancaman pidana mati. Safaruddin meminta ketentuan tersebut diterapkan kepada empat orang yang dimaksudnya.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” imbuhnya.
Dugaan Perkara di Jakarta Selatan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Perkara tersebut memuat dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi.
Pemaparan kepada Komisi III DPR menyebut penyidikan telah mengidentifikasi lima tahapan dugaan modus operandi. Tahapan itu dimulai dari perintah penyadapan hingga penghapusan data.
- Perintah penyadapan.
- Provisioning.
- Pelaksanaan penyadapan.
- Pelaporan kepada end user.
- Penghapusan data.
Suyudi menjelaskan, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU. Perintah tersebut selanjutnya disebut diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” kata dia. Penyampaian perintah itu disebut dilakukan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.
Menurut keterangan yang dipaparkan, penyampaian tersebut berlangsung tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Rangkaian dugaan itu menjadi bagian materi penyidikan yang disampaikan dalam rapat Komisi III DPR.
Pembahasan rapat menempatkan permintaan Safaruddin sebagai salah satu sorotan utama dalam perkara tersebut. Ia menegaskan pandangannya bahwa penanganan perlu dimulai dari pihak yang dinilainya memegang posisi komando.
