Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum menerima informasi resmi maupun berkas fisik terkait kabar surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena dokumen tersebut belum diterima, MPR belum dapat mengambil sikap atau menjalankan mekanisme kelembagaan.
Di tengah situasi itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan langkah Gibran yang disebut menemui Presiden Prabowo Subianto. Menurut Margarito, urusan pengunduran diri wakil presiden seharusnya disampaikan kepada MPR, bukan kepada presiden.
Margarito menekankan bahwa wakil presiden dilantik oleh MPR. Atas dasar itu, ia memandang proses pengunduran diri merupakan urusan lembaga permusyawaratan dan bukan hubungan administratif dengan kepala negara.
“Ini Gibran seharusnya kalau dia mundur dari segi hukum dia bersurat atau dia bicara dengan MPR bukan kepada presiden. Karena ini lagi-lagi bukan presidensial bisnis. Ini assembly bisnis atau urusan MPR,” ujar Margarito di tvOne.
Ia juga menilai Gibran perlu mendatangi lembaga yang telah melantiknya sebagai wakil presiden. “Dia tidak dilantik oleh Pak Presiden kan, dia dilantik oleh MPR. Anda pergi ke sono dong, ke ke MPR yang melantik jadi wakil presiden, pergi ke sana bicara,” jelasnya.
Kabar yang beredar menyebut Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada Rabu sore, 11 November 2026. Sehari sebelumnya, Gibran juga disebut telah menyampaikan niat mundur saat bertemu Presiden selama 2,5 jam.
Rangkaian pertemuan itu menjadi alasan Margarito mengajukan pertanyaan mengenai tujuan Gibran mendatangi Prabowo. Ia mengatakan langkah tersebut perlu dicermati karena pengunduran diri wakil presiden, menurut pandangannya, bukan kewenangan presiden.
“Sebenarnya ini menarik, kenapa dia pergi ke presiden? Harus kita anggap bahwa dia mengerti hukum si Gibran ini. Karena itu bukan urusannya presiden, tapi kenapa kenapa dia pergi ke presiden?” ujar Margarito.
Margarito sempat mengajukan sejumlah kemungkinan mengenai maksud pertemuan itu. Namun, ia menegaskan bahwa niat pribadi tidak perlu dijadikan dasar dalam membahas mekanisme pengunduran diri wakil presiden.
“Mau apa dia ke presiden? Apa dia mau mem-blaming (menyalahkan) pak presiden? Jangan-jangan dia mau main-main begini-begitu. Tapi apapun niat orang, kita kesampingkan itu,” katanya.
Dalam komentarnya, Margarito juga menyebut adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Gibran. Ia turut menyinggung fakta hukum yang disebut terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar yang, menurutnya, dapat digunakan DPR RI untuk memproses pemberhentian wakil presiden melalui mekanisme pemakzulan.
Sementara itu, Muzani kembali menegaskan bahwa MPR belum memiliki dasar untuk memproses kabar tersebut. “Saya belum dengar, saya belum lihat. Jadi belum bisa ngambil. Dengar saja belum, apalagi lihat,” pungkasnya.
Kabar pengunduran diri Gibran turut menguat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkannya melalui pesan singkat kepada wartawan. Hingga Muzani menyampaikan pernyataannya pada Rabu malam, 11 November 2026, MPR RI menyatakan belum menerima dokumen resmi terkait pengunduran diri itu.
