Otoritas Ukraina menangkap seorang warga negara Indonesia berinisial AS yang diduga bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina. AS merupakan pria berusia 49 tahun yang berasal dari Blitar, Jawa Timur.
Kementerian Luar Negeri RI telah mengonfirmasi informasi penangkapan tersebut melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kyiv. Pemerintah Indonesia kini meminta akses kekonsuleran kepada Ukraina untuk bertemu dan memperoleh keterangan langsung dari AS.
Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menyatakan KBRI Kyiv sudah mengetahui kasus itu. “KBRI di Kyiv telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI, dengan inisial AS, oleh otoritas Ukraina,” ujar Yvonne dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Akses kekonsuleran dibutuhkan untuk memeriksa kondisi AS serta memahami status hukumnya secara menyeluruh. Kemenlu juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan kasus tersebut.
Yvonne menegaskan bahwa perlindungan terhadap AS akan tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku. “Kami akan memastikan pelindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Kronologi Perjalanan AS
Layanan Hochu Zhit atau Saya Ingin Hidup, yang membantu tentara Rusia menyerah kepada Ukraina, sebelumnya mengungkap penangkapan AS di wilayah Zaporizhzhia. Menurut layanan itu, AS tiba di Moskwa pada 22 Juli 2026 setelah menerima tawaran kerja di proyek konstruksi.
Kontrak yang ditandatangani AS dilaporkan kemudian berujung pada penugasan ke garis depan pertempuran dalam Perang Rusia-Ukraina. Informasi ini menjadi bagian dari perkara dugaan WNI gabung militer Rusia yang kini ditangani otoritas Ukraina.
Setelah berada di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, AS disebut sempat berusaha melarikan diri. Namun, upaya tersebut dilaporkan tidak berhasil.
Satuan tempat AS bertugas kemudian menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. AS dikabarkan berkeliaran selama beberapa hari sebelum akhirnya ditangkap oleh otoritas Ukraina.
Komunikasi Dengan Ukraina
Hochu Zhit menyebut pihak Ukraina telah bertemu dengan Duta Besar RI untuk Ukraina Arif Basalamah. Pertemuan itu membahas penanganan AS, termasuk kebutuhan akses kekonsuleran bagi perwakilan Indonesia.
Pihak Ukraina disebut telah menyetujui pemberian akses bagi KBRI Kyiv. Melalui akses itu, perwakilan Indonesia diharapkan dapat berkomunikasi langsung dengan AS, memverifikasi kondisinya, dan memastikan hak-haknya terlindungi sesuai hukum.
Kemenlu mengingatkan masyarakat agar lebih cermat saat menerima tawaran kerja di luar negeri, terutama dari wilayah konflik bersenjata. Calon pekerja perlu memeriksa legalitas perusahaan dan jenis pekerjaan yang ditawarkan sebelum membuat keputusan.
Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur imbalan besar yang tidak wajar. Kontrak kerja sebaiknya tidak ditandatangani sebelum isi, risiko, dan konsekuensinya dipahami dengan jelas.
