Siprus mempertahankan posisi wakil presiden yang kosong sejak 1962, menjadikannya periode terlama dalam daftar lima negara ini. Masa kekosongan tersebut telah mencapai sekitar 62 tahun.
Jabatan itu terkait langsung dengan sistem pembagian kekuasaan dalam Konstitusi Siprus 1960. Presiden harus berasal dari komunitas Yunani-Siprus, sedangkan wakil presiden ditetapkan berasal dari komunitas Turkiye-Siprus.
Pada 1964, wakil presiden dari pihak Turkiye-Siprus dan tiga menteri dari kelompok tersebut mengundurkan diri dari pemerintahan. Sejak saat itu, pihak Yunani-Siprus menjalankan seluruh kementerian dan posisi wakil presiden tidak kembali terisi.
Sistem Hukum Menentukan Pengisian Jabatan
Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kekosongan wakil presiden dapat berlangsung lama ketika mekanisme penggantian belum tersedia. Negara tersebut tercatat mengalami 16 kali kekosongan jabatan antara 1789 dan 1967.
Sebelum Amendemen ke-25 berlaku, seorang presiden tidak dapat mengisi jabatan wakil presiden yang kosong selama masa pemerintahannya. Posisi itu hanya diisi kembali pada pelantikan periode berikutnya.
Harry S Truman pernah memimpin tanpa wakil presiden setelah Franklin D Roosevelt meninggal pada 12 April 1945. Kekosongan berakhir ketika Alben W Barkley dilantik pada 20 Januari 1949, sekitar 45 bulan kemudian.
Ratifikasi Amendemen ke-25 pada 10 Februari 1967 menyediakan prosedur baru bagi penggantian wakil presiden. Calon yang diajukan presiden harus memperoleh persetujuan mayoritas DPR dan Senat sebelum menjabat.
Irak Pernah Memiliki Tiga Wakil Presiden
Irak mengatur kemungkinan satu atau lebih wakil presiden dalam Konstitusi 2005. Pengaturan lanjutan pada 2011 bahkan memungkinkan hingga tiga orang menduduki jabatan tersebut.
Tiga jabatan itu sempat dihapus pada 2015 saat reformasi digulirkan di tengah protes antikorupsi. Mahkamah Agung Federal kemudian memulihkannya melalui putusan pada 2016.
Namun, seluruh kursi wakil presiden kembali kosong saat Barham Salih mulai menjabat sebagai presiden pada 2018. Pada 20 Oktober 2026, sejumlah blok politik mempertimbangkan pengaktifan kembali dua jabatan wakil presiden.
Mesir Mengalami Kekosongan dalam Dua Masa
Mesir pernah membiarkan jabatan wakil presiden tidak terisi selama sekitar 29 tahun tiga bulan pada pemerintahan Hosni Mubarak. Mubarak menjadi presiden pada 14 Oktober 1981 dan baru menunjuk Omar Suleiman pada 29 Januari 2011.
Suleiman diangkat ketika demonstrasi besar menuntut berakhirnya pemerintahan Mubarak. Jabatan itu kembali kosong sejak Mohamed ElBaradei mengundurkan diri sebagai wakil presiden interim pada 14 Agustus 2013.
ElBaradei menolak tindakan pembubaran paksa demonstran pendukung Mohamed Morsi oleh aparat keamanan. Mesir sempat menghapus jabatan tersebut dalam Konstitusi 2014, lalu memulihkannya melalui amendemen 2019.
Presiden Abdel Fattah El Sisi memiliki kewenangan mengangkat satu atau lebih wakil presiden setelah amendemen itu. Hingga kini, jabatan tersebut belum diisi.
Indonesia Menutup Kekosongan pada 1973
Kekosongan jabatan wakil presiden di Indonesia berlangsung lebih dari 16 tahun, dari 1 Desember 1956 sampai 23 Maret 1973. Periode itu dimulai setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden pertama Republik Indonesia.
Pengunduran diri Hatta terjadi setelah perbedaan pandangan politik yang tajam dengan Presiden Soekarno. Soekarno tidak menunjuk pengganti, dan posisi itu tetap kosong hingga awal masa pemerintahan Presiden Soeharto.
MPR akhirnya melantik Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden pada Maret 1973. Pengisian itu mengakhiri salah satu kekosongan jabatan tertinggi terpanjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
