NasDem Jawa Timur menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden harus diproses secara tertib melalui konstitusi dan hukum. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur Lita Machfud Arifin menegaskan lembaga negara yang berwenang perlu menindaklanjuti administrasi serta konsekuensi hukumnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dinamika politik nasional tidak boleh keluar dari mekanisme ketatanegaraan. Kepatuhan terhadap prosedur menjadi dasar bagi penyelesaian setiap persoalan negara.
Tidak Mengandalkan Polemik
Lita menyatakan persoalan kenegaraan semestinya diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa polemik berkepanjangan bukan pilihan untuk menangani isu ketatanegaraan.
Menurutnya, supremasi konstitusi perlu dijaga dalam setiap perkembangan politik. Pendekatan tersebut juga diperlukan agar proses yang berjalan memiliki kepastian sesuai tata aturan negara.
Di Surabaya, Lita menyampaikan penghormatan atas keputusan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan pengunduran diri. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memikul tanggung jawab untuk menghormati konstitusi.
“Kami menghormati keputusan Saudara Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Setiap warga negara, terlebih pejabat publik, tentu memiliki tanggung jawab untuk menghormati konstitusi dan seluruh mekanisme ketatanegaraan,” ujar Lita.
Hak Menyatakan Pendapat
Sikap NasDem dalam mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP disebut Lita sebagai langkah politik melalui jalur konstitusional. HMP merupakan bagian dari fungsi dan kewenangan DPR RI.
Jalur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan politik dapat ditempuh melalui instrumen yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga yang memiliki kewenangan tetap menjadi pihak yang menjalankan proses sesuai aturan.
NasDem Jawa Timur menekankan perlunya proses yang transparan dan tertib. Kejelasan prosedur dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia.
Stabilitas dan Kepentingan Rakyat
Lita mengingatkan bahwa dinamika politik nasional tidak boleh menghambat stabilitas pemerintahan. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi perhatian utama dalam situasi tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. Jangan sampai dinamika politik di tingkat nasional justru menghambat agenda pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik,” katanya.
Pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan publik disebut sebagai agenda yang perlu terus dijaga. Proses ketatanegaraan perlu berlangsung tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Lita berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap konstitusi dipandang penting untuk menjaga persatuan dan kepercayaan publik.
