KPK mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memeriksa Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR. Pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
Ahmad Luthfi HR diperiksa sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). KPK menyebut pemeriksaan tersebut merupakan yang pertama baginya dalam penanganan perkara Pemalang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik ingin menggali informasi mengenai dugaan pengaturan temuan audit. Pendalaman dilakukan untuk melihat bentuk serta kaitan dugaan tersebut dengan perkara yang sedang berjalan.
“Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah,” ujar Budi Prasetyo. “Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang.”
Temuan Audit Jadi Fokus Pendalaman
Dugaan pengaturan audit menjadi salah satu bagian yang diperiksa KPK karena berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana. Namun, KPK belum mengumumkan hasil pemeriksaan saksi ataupun kesimpulan mengenai dugaan pengaturan temuan audit itu.
Penyidik masih menelusuri bagaimana proses audit berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Keterangan dari Ahmad Luthfi HR diharapkan melengkapi pendalaman pada aspek audit tersebut.
KPK juga menemukan dugaan pola yang mirip dengan perkara korupsi yang melibatkan Bupati Klaten. Kemiripan itu dikaitkan dengan audit pada pemerintah daerah yang muncul dalam konteks kedua perkara.
Menurut Budi, penyidik mendalami dugaan dropping temuan BPK dalam sejumlah audit di Pemerintah Kabupaten Klaten. Dugaan yang serupa disebut turut muncul dalam audit Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten,” ungkap Budi. Keterangan itu menempatkan dugaan pengaturan audit sebagai salah satu jalur yang terus diperiksa penyidik.
Perkara Dugaan Pemerasan
Dalam perkara Pemalang, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang.
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang.
- Mohamad Haris (GHA), pihak swasta atau orang kepercayaan bupati.
- Lilik Budi Suprianto (LBS), pihak swasta.
- Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), staf administrasi KPK.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui Mohamad Haris atau Gus Haris. Uang yang disebut terkumpul dalam dugaan tersebut mencapai Rp 1,98 miliar.
Uang itu disebut salah satunya diberikan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK yang juga menjadi tersangka.
Lilik disebut mengaku dapat mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf pada lembaga tersebut. Penyidik masih menelusuri aliran uang dan peran masing-masing pihak dalam perkara Pemalang.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi HR memperluas pendalaman KPK dari dugaan pemerasan hingga aspek audit daerah. KPK masih menelusuri dugaan pengaturan temuan audit dan kaitannya dengan perkara yang menjerat empat tersangka itu.
