Federasi Futsal Indonesia (FFI) memastikan Kongres Luar Biasa (KLB) hanya dapat digelar melalui prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penegasan ini menjadi jawaban federasi atas desakan 10 klub Pro Futsal League (PFL) yang mendorong pelaksanaan KLB.
FFI menilai aturan organisasi harus menjadi pijakan utama dalam menampung tuntutan anggota. Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyebut mekanisme tersebut telah disepakati bersama dalam forum organisasi.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” kata Deny Susanto, dikutip dari Antara, Kamis (12/11/2026).
Verifikasi Menjadi Tahap Penting
Pengajuan KLB tidak langsung berujung pada penyelenggaraan forum. Federasi terlebih dahulu akan memeriksa surat permohonan, pihak penandatangan, serta agenda yang diajukan.
Permohonan harus disampaikan secara resmi dan ditandatangani pejabat berwenang. Agenda yang tercantum juga harus berkaitan dengan wewenang KLB sebagaimana tertuang dalam AD/ART.
FFI menetapkan dua jalur sah untuk memulai proses tersebut. Pertama, Ketua Umum dapat mengusulkan KLB dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
Jalur kedua adalah pengajuan tertulis yang didukung minimal dua pertiga anggota pemilik hak suara. Kelompok pemilik hak suara itu terdiri atas Asosiasi Futsal Provinsi serta Klub Futsal Profesional yang lolos ketentuan AD/ART.
Dasar Aturan Organisasi
AD/ART yang dipakai sebagai pedoman telah disahkan anggota dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Dokumen tersebut mengatur tata kelola internal, termasuk syarat dan tahapan yang harus dilalui untuk menyelenggarakan KLB.
Deny menyampaikan FFI tetap menghormati masukan dari anggota organisasi. Meski demikian, ia meminta seluruh aspirasi disalurkan melalui mekanisme konstitusional agar stabilitas organisasi dan masa depan futsal Indonesia tetap terjaga.
Klub Menuntut Evaluasi
Desakan KLB disuarakan oleh Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi. Kesepuluh kontestan PFL itu menilai KLB diperlukan untuk mengevaluasi keadaan terkini serta membuka pembenahan tata kelola futsal.
Tuntutan tersebut berkembang setelah Budi Setiawan dicopot dari jabatan Sekretaris Jenderal dalam keputusan yang dianggap sepihak. Pengunduran diri lima anggota Komite Eksekutif dari kepengurusan juga memperkuat perhatian klub terhadap kondisi organisasi.
FFI, yang kini juga dikenal sebagai Asosiasi Futsal Indonesia (AFI), menegaskan ruang aspirasi tetap tersedia bagi anggota. Namun, dukungan yang memenuhi ambang batas, surat resmi, agenda yang relevan, dan verifikasi federasi menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari proses KLB.
