Calon penerima BSU 2026 perlu menyelesaikan pengkinian data paling lambat 14 November 2026. Tenggat dari BPJS Ketenagakerjaan ini dipakai untuk memastikan data peserta sesuai sebelum proses penyaluran bantuan berjalan.
Pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah periode Oktober hingga Desember 2026 sebesar Rp300.000 per bulan. Dana dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, sehingga penerima yang lolos verifikasi akan memperoleh Rp900.000.
Pengkinian data dapat dilakukan melalui portal resmi BPJS Ketenagakerjaan maupun aplikasi JMO. Namun, pengisian data ini belum otomatis membuat peserta ditetapkan sebagai penerima atau menjamin dana akan cair.
Peserta perlu menyiapkan foto diri, foto KTP, data pribadi, serta informasi rekening sebelum memulai proses. Wajah pada foto diri tidak boleh tertutup dan seluruh informasi pada KTP harus terlihat jelas serta terbaca.
Langkah Pengkinian Melalui Portal
- Buka laman pengkinian data calon penerima BSU di portal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
- Isi data yang diminta, lalu ambil atau unggah foto diri dan foto KTP.
- Lengkapi data pribadi, kemudian pilih tombol “Lanjutkan”.
- Masukkan informasi rekening, centang pernyataan yang tersedia, lalu pilih “Kirim Data”.
Foto dapat diambil langsung menggunakan perangkat atau dipilih dari galeri. Peserta sebaiknya mengecek ulang nomor rekening dan data lain sebelum formulir dikirim.
Alternatif lain tersedia melalui aplikasi JMO yang dapat diunduh dari Play Store dan App Store. Pada halaman masuk, peserta perlu memilih menu “Pengkinian BSU” untuk memulai tahapan pengisian.
Di aplikasi, peserta diminta memasukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir. Setelah itu, peserta dapat melanjutkan dengan mengunggah foto, melengkapi data pribadi, serta mengisi rekening sebelum mengirim data.
Syarat Calon Penerima
Penyaluran bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan itu merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Tidak semua pekerja dapat menerima bantuan ini karena pemerintah menetapkan syarat kependudukan, kepesertaan, dan batas penghasilan. Dasar penghasilan yang digunakan adalah gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK.
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
- Pekerja dengan gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sesuai UMP maupun UMK.
Di daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika suatu daerah tidak menetapkan UMK, batas tersebut mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Komponen upah yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri tidak termasuk kelompok penerima bantuan.
Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. Penerima yang kemudian terbukti tidak memenuhi ketentuan wajib mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Pantau Status dengan Saluran Resmi
Pekerja dapat memantau informasi program melalui laman resmi BSU Kemnaker. Pengecekan nantinya menggunakan NIK melalui menu pengecekan mandiri atau “Cek NIK” setelah mekanisme resminya diaktifkan.
Mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker. Adanya kolom pengecekan NIK di laman tersebut belum berarti status penerimaan sudah dapat diketahui.
Informasi penyaluran juga dapat dipantau melalui situs resmi Kemnaker atau pusat layanan Kemnaker di nomor 1500 630. Peserta perlu menghindari pengiriman data pribadi melalui tautan yang tidak terverifikasi untuk mencegah penipuan yang mengatasnamakan program BSU.
