Bursa Efek Indonesia menargetkan sekitar 300 saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholder Concentration (HSC) keluar dari perhitungan IHSG pada 13 November. Langkah ini berpotensi memicu reaksi defensif investor dan meningkatkan volatilitas pasar dalam jangka pendek.
BEI belum merinci daftar emiten maupun bobot saham yang terdampak evaluasi tersebut. Ketidakpastian itu membuat pelaku pasar perlu mencermati likuiditas dan struktur kepemilikan sebelum mengambil keputusan investasi.
Keluar dari IHSG Bukan Delisting
Kepala Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menegaskan, pengeluaran saham dari perhitungan IHSG tidak sama dengan delisting. Artinya, status saham yang keluar dari indeks tidak otomatis membuat harga saham maupun indeks langsung turun.
“Keluar dari IHSG, ya. Harga otomatis turun, tidak. Pengeluaran dari IHSG juga berbeda dari delisting. Besarnya tekanan harga bergantung pada berapa banyak dana yang perlu menyesuaikan posisi, kedalaman pasar saham tersebut, dan seberapa jauh kabar ini sudah tercermin dalam harga,” ujar Irman.
Investor juga tidak perlu buru-buru menjual hanya karena suatu emiten masuk kategori HSC. Kategori ini menunjukkan konsentrasi kepemilikan, bukan tanda bahwa perusahaan bermasalah, bangkrut, atau melakukan pelanggaran hukum.
Likuiditas Menjadi Perhatian Utama
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai perubahan komposisi indeks dapat menekan sentimen pasar lebih dulu. Investor bisa khawatir pada penurunan likuiditas, berkurangnya perhatian pasar, dan perubahan mekanisme pembentukan harga.
“Investor bisa bereaksi defensif karena khawatir terhadap penurunan likuiditas, berkurangnya perhatian pasar, dan perubahan mekanisme pembentukan harga,” ujar Ronny. Reaksi seperti ini dapat muncul sebelum pasar menghitung dampak kebijakan secara lebih menyeluruh.
Menurut Ronny, evaluasi HSC perlu dilakukan karena saham berkapitalisasi besar belum tentu mencerminkan permintaan dan penawaran yang sehat. Situasi itu dapat terjadi bila porsi saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik atau free float masih terbatas.
“Akibatnya, harga saham berpotensi tidak sepenuhnya mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sehat,” ujar Ronny. Karena itu, pasar perlu melihat apakah struktur kepemilikan dan ketersediaan saham publik sudah cukup memadai.
Tekanan dari Evaluasi MSCI
Kebijakan BEI berlangsung saat Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengevaluasi status pasar modal Indonesia. MSCI mempertimbangkan potensi penurunan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market dengan tenggat keputusan pada Juni 2027.
Investor institusi dinilai mengharapkan perbaikan yang konsisten dalam transparansi pemilik manfaat akhir dan pihak terafiliasi. Mereka juga menyoroti kebutuhan free float yang benar-benar bisa diperdagangkan serta penegakan terhadap pelanggaran.
MSCI disebut akan terus mengeluarkan saham yang teridentifikasi HSC dari indeksnya. Saham yang baru masuk daftar HSC dan masih menjadi konstituen MSCI bisa menghadapi penyesuaian dana pasif yang terpisah dari perubahan perhitungan IHSG.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memandang perluasan daftar HSC sebagai awal reformasi pasar modal. Namun, sekitar 40 persen emiten di Indonesia masuk kategori itu, sehingga kekhawatiran investor global terhadap kualitas likuiditas pasar dapat menguat.
BEI dan Otoritas Jasa Keuangan didorong melanjutkan kebijakan ini melalui verifikasi pemilik manfaat akhir, penegakan hukum yang konsisten, serta perluasan kepemilikan publik. Emiten pun perlu menambah porsi saham publik secara nyata, bukan sekadar memindahkan kepemilikan ke pihak terafiliasi.
